Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari gerakan ekonomi kerakyatan tentu patut didukung. Salah satu bentuk dukungan yang sering dibahas adalah pendanaan dari bank milik negara. Meski hal ini terdengar menjanjikan karena memberi napas segar bagi pengembangan usaha desa, namun di sisi lain, terdapat sejumlah risiko serius yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan menerima dana tersebut.
Dengan kata lain, pendanaan dari bank negara bukan tanpa konsekuensi. Untuk itu, mari kita bahas lebih dalam apa saja risiko yang mungkin muncul jika Koperasi Desa Merah Putih didanai oleh bank negara.
1. Ketergantungan Terhadap Sumber Dana Eksternal
Pertama, ketika sebuah koperasi mulai terlalu bergantung pada pendanaan dari luar, khususnya dari bank negara, maka kemandiriannya mulai terancam. Koperasi yang ideal seharusnya tumbuh dari kekuatan anggotanya sendiri, melalui simpanan wajib, simpanan pokok, dan usaha bersama.
Jika modal utama berasal dari bank, koperasi bisa kehilangan ruh gotong royongnya. Bahkan, jika suatu saat bank menghentikan pendanaan, koperasi bisa mengalami krisis operasional dan kehilangan arah.
2. Risiko Gagal Bayar dan Beban Bunga
Walaupun bunga bank negara relatif rendah dibanding lembaga lain, tetap saja pendanaan ini merupakan utang yang harus dikembalikan. Jika manajemen koperasi tidak solid atau terjadi penyalahgunaan dana, risiko gagal bayar sangat mungkin terjadi.
Lebih jauh, gagal bayar bisa menyebabkan koperasi masuk daftar hitam (blacklist) lembaga keuangan nasional, sehingga sulit mengakses pendanaan lain di masa depan.
3. Intervensi dan Potensi Pengaruh Politik
Dana dari bank negara tak jarang datang bersama pengawasan ketat dan kepentingan tertentu. Dalam beberapa kasus, bantuan semacam ini dibarengi dengan tekanan dari pihak luar, termasuk potensi intervensi politik. Akibatnya, koperasi bisa kehilangan independensinya dan tidak lagi berfokus pada kesejahteraan anggotanya, melainkan lebih pada memenuhi target pihak pendana.
Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota.
4. Tidak Semua Koperasi Siap Secara Administratif
Perlu dicatat bahwa pendanaan bank negara mensyaratkan laporan keuangan transparan, manajemen profesional, serta tata kelola yang baik. Jika Koperasi Desa Merah Putih belum siap secara administratif, maka bukan hanya dana sulit dicairkan, tetapi juga ada kemungkinan penyalahgunaan dana yang tidak terdeteksi.
Alih-alih tumbuh, koperasi bisa justru mengalami konflik internal akibat persoalan keuangan yang tidak dikelola secara baik dan akuntabel.
Kesimpulan: Bijak Menyikapi Pendanaan Bank Negara
Meskipun pendanaan dari bank negara dapat memberikan dorongan besar untuk pertumbuhan Koperasi Desa Merah Putih, risikonya pun tidak bisa diabaikan. Mulai dari ketergantungan dana, potensi gagal bayar, hingga intervensi eksternal—semuanya perlu menjadi perhatian.
Oleh karena itu, koperasi harus memastikan bahwa sistem tata kelola internal sudah kuat, manajemen profesional, serta tetap berpegang pada prinsip koperasi. Bantuan eksternal sebaiknya menjadi pelengkap, bukan penopang utama. Dengan kesiapan yang matang, pendanaan bisa menjadi peluang, bukan bumerang.
