cybermap.co.id – Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membahas isu terkini mengenai pemblokiran rekening dormant. Isu ini menjadi sorotan setelah sejumlah individu dan perusahaan mengeluhkan kebijakan PPATK yang dianggap memberatkan mereka.
Rekening dormant, yang merujuk pada akun yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu, telah menjadi target PPATK dalam upaya mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Meski langkah tersebut penting untuk menjaga keamanan finansial negara, banyak pihak yang menganggap kebijakan ini terlalu luas dan mempengaruhi individu atau entitas yang tidak terlibat dalam aktivitas ilegal.
Beberapa keluhan yang muncul, khususnya dari nasabah dan pelaku usaha, adalah adanya pemblokiran yang tidak jelas sebabnya. Mereka merasa kesulitan untuk mengakses rekening yang sudah lama tidak aktif, padahal tidak ada indikasi keterlibatan dalam aktivitas mencurigakan. Hal ini menambah beban administrasi dan memperlambat proses transaksi keuangan.
Menyikapi hal ini, Prabowo memanggil Kepala PPATK untuk menyampaikan keluhan-keluhan tersebut serta mencari solusi yang lebih bijak. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan perlunya keseimbangan antara upaya pencegahan kejahatan finansial dengan tidak mengganggu aktivitas ekonomi yang sah.
Pemerintah akan terus berupaya agar regulasi yang ada dapat menjamin keamanan tanpa mengekang aktivitas ekonomi yang sah dan bermanfaat.
