cybermap.co.id – Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah keras tuduhan intimidasi terhadap media online Detikcom terkait pencabutan artikel opini yang sempat terbit pada Minggu (19/5). Dalam keterangan resminya, TNI menyatakan tidak melakukan tekanan apa pun terhadap redaksi maupun penulis opini tersebut.
Sebelumnya, publik ramai membicarakan hilangnya sebuah artikel opini dari situs Detikcom yang membahas dinamika hubungan sipil-militer. Kabar ini memicu kekhawatiran soal kebebasan pers dan dugaan adanya intervensi dari pihak militer. Namun, TNI melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) menyatakan bahwa mereka hanya meminta klarifikasi karena ada beberapa informasi yang dianggap tidak akurat dan berpotensi menyesatkan publik.
“Yang kami lakukan adalah meminta hak jawab dan klarifikasi, bukan tekanan,” tegas Kapuspen TNI. Ia juga menambahkan bahwa TNI menghormati kebebasan pers dan terbuka terhadap kritik yang membangun.
Transisi dari polemik ini menunjukkan pentingnya komunikasi terbuka antara institusi negara dan media. Kepercayaan publik terhadap pers dan militer bisa terganggu bila transparansi tidak dijaga. Di sisi lain, media juga perlu menjaga akurasi dan keadilan dalam pemberitaan, terutama dalam isu-isu sensitif seperti militer.
Meski artikel tersebut telah dicabut atas keputusan redaksi, perdebatan publik belum mereda. Banyak pihak mendorong agar mekanisme hak jawab diproses secara terbuka, bukan lewat jalur yang berpotensi menimbulkan tafsir intimidatif.
Kasus ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap jurnalisme independen, serta perlunya dialog sehat antara media dan lembaga negara. Tanpa itu, ruang demokrasi bisa menyempit secara perlahan.
